KOORPROV Papua Tengah: Refleksi Hari Desa Nasional 2026. Tantangan dan Peluang Pendamping Desa di Wilayah Provinsi Papua Tengah

Hari Desa Nasional 2026 menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali peran desa sebagai fondasi pembangunan nasional. Bagi Provinsi Papua Tengah, refleksi ini memiliki makna yang lebih dalam, mengingat karakter wilayah yang unik, tantangan geografis yang berat, serta kekayaan sosial budaya yang luar biasa. Di tengah kondisi tersebut, pendamping desa memegang peran strategis sebagai penggerak, penghubung, dan penguat kapasitas desa.

Pendamping Desa di Tanah yang Tidak Mudah

Pendampingan desa di Papua Tengah bukan sekadar pekerjaan teknis administratif. Jarak yang jauh, akses transportasi yang terbatas, serta kondisi alam yang menantang menjadikan setiap kunjungan ke desa sebagai bentuk komitmen dan pengabdian. Di banyak wilayah pegunungan dan pedalaman, pendamping desa harus menempuh perjalanan panjang, menghadapi keterbatasan komunikasi, bahkan tinggal bersama masyarakat dalam kondisi yang sangat sederhana.

Selain tantangan geografis, pendamping desa juga berhadapan dengan kompleksitas sosial budaya. Keberagaman suku, bahasa, dan sistem adat menuntut pendamping untuk tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga memiliki kepekaan sosial, kemampuan membangun kepercayaan, serta sikap menghormati nilai-nilai lokal yang telah hidup turun-temurun.

Tantangan yang Masih Dihadapi

Dalam refleksi Hari Desa Nasional 2026, beberapa tantangan utama pendamping desa di Papua Tengah masih terasa nyata, antara lain:

• Keterbatasan kapasitas aparatur desa, terutama dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelaporan.

• Minimnya infrastruktur dasar, seperti listrik, jaringan internet, dan sarana transportasi.

• Masalah sosial multidimensional, seperti kemiskinan, stunting, rendahnya akses pendidikan dan layanan kesehatan.

• Tuntutan administrasi yang tinggi, yang sering kali belum sepenuhnya selaras dengan kondisi riil desa.

Tantangan-tantangan ini kerap membuat pendamping desa bekerja jauh melampaui peran formalnya, menjadi fasilitator sosial, motivator, bahkan mediator di tengah masyarakat.

Peluang dan Harapan ke Depan

Di balik berbagai tantangan tersebut, Papua Tengah menyimpan peluang besar bagi penguatan pendampingan desa. Dana Desa dan kebijakan Otonomi Khusus memberikan ruang fiskal yang luas bagi desa untuk berkembang. Selain itu, modal sosial masyarakat Papua, seperti semangat kebersamaan, musyawarah adat, dan kepemimpinan lokal, merupakan kekuatan yang tidak dimiliki semua daerah.

Pendamping desa memiliki peluang untuk:

• Mendorong pembangunan desa berbasis kearifan lokal

• Mengembangkan ekonomi desa yang bertumpu pada potensi alam setempat

• Memperkuat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan

• Mengintegrasikan program prioritas nasional (KDKMP, Stunting, Ketahanan Pangan, BUMDes, Kemiskinan Ekstrem) dengan kebutuhan riil masyarakat desa

Dengan pendekatan yang lebih humanis, kontekstual, dan kolaboratif, pendampingan desa di Papua Tengah dapat menjadi contoh praktik baik pembangunan desa di wilayah khusus.

Makna Hari Desa Nasional bagi Pendamping Desa

Hari Desa Nasional bukan hanya perayaan, tetapi juga ruang refleksi dan penguatan komitmen. Bagi pendamping desa di Papua Tengah, hari ini adalah pengingat bahwa perubahan di desa tidak selalu berjalan cepat, namun setiap proses kecil—mendampingi musyawarah desa, membantu aparatur memahami perencanaan, atau mendengarkan aspirasi masyarakat—adalah bagian penting dari perjalanan panjang pembangunan.

Penutup

Refleksi Hari Desa Nasional 2026 mengajak kita semua untuk melihat desa Papua Tengah bukan dari keterbatasannya, tetapi dari potensinya. Pendamping desa, dengan segala tantangan yang dihadapi, memiliki peran mulia dalam menumbuhkan desa yang berdaya, mandiri, dan berakar pada nilai-nilai lokal.

Dengan dukungan kebijakan yang berpihak, kolaborasi multipihak, serta semangat pengabdian yang berkelanjutan, pendampingan desa di Provinsi Papua Tengah diharapkan mampu menjadi jembatan menuju desa yang sejahtera dan bermartabat.

Oleh: ASWAD. KoorProv TPP Papua Tengah

Pentingnya TPP dalam program desa berketahanan iklim

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menegaskan pentingnya keterlibatan tenaga pendamping profesional (TPP) atau pendamping desa dalam pelaksanaan program Desa Berketahanan Iklim. Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Ahli Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendes PDT Hasnan Ma'ani menyampaikan melalui mekanisme pendampingan dan perencanaan partisipatif, pendamping desa berperan memastikan isu adaptasi iklim, bencana, dan pangan masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan desa. 

 "Tahapan penyusunan dokumen pembangunan desa yang iklim dimulai dari identifikasi risiko dan dampak iklim. Ini yang dilakukan oleh kawan-kawan TPP," kata Hasnan dalam lokakarya bertajuk Pemanfaatan PKD-ID untuk Perencanaan Program Pembangunan Desa Berketahanan Iklim dan Bencana, diikuti secara daring di Jakarta, Kamis. Ia lalu menyampaikan proses identifikasi risiko dan dampak iklim di wilayah desa tersebut menjadi salah satu tugas utama pendamping desa di lapangan, yang harus tersosialisasi dengan baik agar kebijakan pembangunan tidak kehilangan arah. 

 Hasnan menyampaikan pula bahwa hasil identifikasi dan analisis tersebut kemudian dapat diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Selanjutnya, semua rencana harus dibahas melalui musyawarah desa (musdes) agar kegiatan berketahanan iklim dapat dianggarkan secara resmi dalam APBDes. 

 “Apapun kegiatannya, kalau tidak dibahas di Musdes, tidak yakin itu bisa teranggarkan. Karena itu, pendamping desa harus aktif memfasilitasi tahapan Musdes,” ujarnya. Berikutnya, Hasnan menyampaikan bahwa pendamping desa juga berperan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan kegiatan serta memastikan setiap program pembangunan desa berjalan selaras dengan prinsip ketahanan iklim dan kemandirian masyarakat. 

 “Seorang TPP harus mampu memberikan fasilitasi proses perubahan perilaku dan sosial, menguatkan kapasitas individu maupun kelembagaan di desa,” ujarnya. Melalui peran tersebut, Kemendes PDT berharap desa-desa di seluruh Indonesia mampu mengintegrasikan ketahanan iklim dalam perencanaan pembangunan sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat menghadapi ancaman bencana dan perubahan cuaca ekstrem di masa depan.

Apresiasi Publik untuk Kinerja Nyata: Yandri Susanto Masuk Jajaran Menteri Terbaik Berdasarkan Hasil Survei

 

​JAKARTA – Kinerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto, mendapatkan pengakuan dan apresiasi tinggi dari publik. Berdasarkan beberapa hasil survei terbaru dari berbagai lembaga, Yandri Susanto secara konsisten masuk dalam jajaran tiga besar menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi, sebuah indikasi positif atas keberhasilan program pembangunan yang berpihak pada masyarakat desa dan wilayah tertinggal.

​Salah satu survei signifikan, seperti yang dirilis oleh Strategic and Political Insight Network (SPIN) pada periode Oktober 2025, menempatkan Yandri Susanto sebagai salah satu menteri teknis terbaik di kabinet. Sebelumnya, Lembaga The Republic Institute juga mencatat Mendes PDTT sebagai salah satu dari tiga menteri dengan kepuasan publik tertinggi pada evaluasi 100 hari kerja pemerintahan, dengan tingkat kepuasan mencapai 75,5%.

​Faktor Kunci Tingginya Kepuasan Publik

​Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Yandri Susanto tidak terlepas dari sejumlah kebijakan dan implementasi program yang dinilai berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di perdesaan:

​Penguatan Ekonomi Desa Melalui Koperasi:

Yandri Susanto dinilai berhasil mengimplementasikan program penguatan ekonomi desa, terutama melalui pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Program ini menciptakan peluang bisnis di bidang pertanian, mulai dari penyediaan pupuk, pengumpulan hasil panen (padi, jagung, dan umbi-umbian), hingga pemasaran. Kopdes berperan penting dalam memastikan petani mendapatkan harga jual yang layak dan menciptakan jalur distribusi yang adil.

​Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD):

Program TEKAD menjadi inovasi andalan Kemendes PDTT yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua dan daerah lainnya. TEKAD berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa untuk menggerakkan sektor pertanian dan menciptakan peluang usaha berkelanjutan.

​Sinergi Program Lintas Kementerian:

Publik mengapresiasi kemampuan Yandri Susanto dalam mengoordinasikan berbagai program yang bersentuhan dengan masyarakat desa, terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Kolaborasi ini menunjukkan fokus serius pemerintah pada pembangunan yang terintegrasi.

​Kedekatan dengan Rakyat:

Selain kebijakan strategis, kedekatan personal Yandri Susanto dengan masyarakat desa menjadi faktor penting. Dilaporkan bahwa Mendes PDTT rutin mengunjungi desa-desa dan bahkan tak jarang menginap di rumah warga, sebuah sikap yang menunjukkan komitmen kuat dalam memahami dan menyelesaikan masalah di tingkat akar rumput.

​Konsistensi Program dan Fokus pada Pangan

​Keberhasilan Yandri Susanto dalam menjaga kesinambungan program pembangunan desa dan fokusnya pada isu strategis seperti ketahanan pangan (contohnya melalui penanaman jagung di berbagai daerah, termasuk Papua Tengah) menjadi indikator keberhasilan. Kebijakan-kebijakan di bawah kepemimpinannya, seperti digitalisasi ekonomi desa dan program karya-karya produktif, telah menjadi motor utama yang meningkatkan kepuasan publik.

​Dengan hasil survei yang konsisten menempatkannya di klaster menteri terbaik, kinerja Mendes PDTT Yandri Susanto menjadi cerminan bahwa pembangunan yang dimulai dari desa dan daerah tertinggal merupakan langkah strategis yang didukung penuh dan dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

#MenteriTerbaik

#YandriSusantoTerbaik

#YandriSusantoTOP

#SelamatUlangTahunPrabowo

@prabowo

@YandriSusanto

@ArizaPatria

Melkianus Mote Resmi Buka Bimtek KDMP, Tekankan Koperasi sebagai Kunci Kemakmuran Deiya

Koperasi dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

​Bupati Deiyai- Melkianus Mote, ST secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola Koperasi Merah Putih (KDMP) di Waghete - Deiyai ​​pada Rabu, 15 Oktober 2025. Acara yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Deiyai ​​ini melibatkan pemerintah kampung dan pengurus KDMP dari 67 kampung se-Kabupaten Deiyai. 

Rencana penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Deiyai dengan melihat program ini sebagai peluang emas bagi Koperasi Merah Putih. Ia menantang pihak manapun yang menolak MBG untuk berdiskusi dengannya, sambil menekankan aspek perputaran uang dan pemberdayaan ekonomi lokal yang ditawarkan program tersebut.

Ia memberikan contoh bagaimana MBG membutuhkan pasokan dalam jumlah besar, seperti 3.000 butir telur, ikan danau, atau 300 ekor ayam (jika dihitung 3.000 porsi), serta pasokan buah-buahan dan sayuran. Kebutuhan masif ini akan menjadi pasar yang pasti bagi produk-produk yang dihasilkan oleh Koperasi Kampung. Tim MBG akan diwajibkan untuk membeli bahan baku dari Koperasi di kampung-kampung, yang pada pelaksanaannya akan dikelola dan dimasak oleh mama-mama asli Deiyai.

​Lebih lanjut, Bupati Mote menegaskan dukungannya untuk setiap inisiatif koperasi, termasuk pengembangan tempat wisata. Ia juga mengumumkan rencana untuk merekeningkan seluruh masyarakat Deiyai ​​dan menempatkan layanan BRImo di kampung-kampung melalui koperasi. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses transaksi keuangan, termasuk pencairan bantuan sosial (Bansos), tanpa perlu menumpuk di Waghete. Rencana pemasangan mesin ATM di beberapa wilayah seperti Debei, Tigi Barat, Bomou, Wagamo, Damaa, Okomo, dan Gakokebo juga dicanangkan untuk memudahkan akses masyarakat.

​Bupati Mote berpesan agar kepala dinas terkait dan pendamping desa memberikan pelatihan yang intensif. Ia berharap Koperasi Kampung tidak hanya menunggu bantuan pemerintah, tetapi menunjukkan inisiatif dan hasil kerja terlebih dahulu. “Saya mau mendengar kalau Bapak Bupati, kami sudah melakukan kegiatan atau pekerjaan ini dan itu, tetapi kami butuh dana lagi, kami butuh bahan lagi, itulah yang saya tunggu nanti saya bantu,” tutup Melkianus Mote, memotivasi pengurus koperasi untuk segera bekerja keras.

Membangun Lumbung Pangan dari Timur: Dukungan Menteri Desa dan PDT Pacu Ketahanan Pangan Jagung di Nabire, Papua Tengah

Pemerintah Pusat menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya di wilayah timur Indonesia. Hal ini terwujud melalui dukungan penuh dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes dan PDT), Yandri Susanto, terhadap program penanaman jagung di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Inisiatif strategis ini tidak hanya bertujuan meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat desa. 

Dalam kunjungannya ke Nabire, Mendes PDTT secara langsung berpartisipasi dalam penanaman jagung bersama petani lokal di Kampung Bumi Raya, Distrik Nabire Barat. 

Peran sentral dari Kopdes Merah Putih adalah sebagai penampung dan pengepul hasil panen petani. Koperasi ini memastikan hasil produksi, seperti jagung, padi, dan umbi-umbian, dibeli dengan harga yang kompetitif dan menguntungkan. Pemerintah bahkan telah menetapkan harga beli yang jelas, misalnya untuk jagung seharga Rp5.500 per kilogram, yang bertujuan memberikan kepastian pasar dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Dukungan Pangan Lokal untuk Program Nasional

Lebih lanjut, program penanaman jagung di Nabire ini memiliki korelasi erat dengan program strategis nasional, seperti inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagian hasil panen dari petani di Nabire diarahkan untuk memasok kebutuhan pangan bergizi di tingkat lokal, memastikan ketersediaan bahan pangan sehat bagi anak-anak dan masyarakat.

Mendes dan

PDT turut mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan atau lahan komunal guna menanam padi, umbi-umbian, dan sayur-sayuran, yang semuanya dibutuhkan untuk mendukung program MBG.

Penguatan Ekonomi Desa dan Kesejahteraan OAP

Dukungan terhadap pertanian jagung di Nabire ini sejalan dengan visi pembangunan yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan, dimulai dari desa. Program ini merupakan langkah nyata untuk memberdayakan masyarakat asli Papua (OAP) melalui penguatan ekonomi lokal.

Dengan dukungan infrastruktur pertanian, pendampingan teknis, dan jaminan pasar melalui Kopdes, diharapkan petani di Nabire dapat meningkatkan produktivitasnya secara signifikan. Hal ini sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah pusat dalam menuntaskan kemiskinan dan memajukan Tanah Papua agar masyarakatnya dapat mencapai kesejahteraan.

Penanaman jagung di Nabire, yang disaksikan langsung oleh Menteri Desa dan didukung penuh oleh pemerintah daerah setempat, menjadi simbol harapan dan langkah konkret bahwa Papua Tengah siap menjadi lumbung pangan yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan.