Pentingnya TPP dalam program desa berketahanan iklim

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menegaskan pentingnya keterlibatan tenaga pendamping profesional (TPP) atau pendamping desa dalam pelaksanaan program Desa Berketahanan Iklim. Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Ahli Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendes PDT Hasnan Ma'ani menyampaikan melalui mekanisme pendampingan dan perencanaan partisipatif, pendamping desa berperan memastikan isu adaptasi iklim, bencana, dan pangan masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan desa. 

 "Tahapan penyusunan dokumen pembangunan desa yang iklim dimulai dari identifikasi risiko dan dampak iklim. Ini yang dilakukan oleh kawan-kawan TPP," kata Hasnan dalam lokakarya bertajuk Pemanfaatan PKD-ID untuk Perencanaan Program Pembangunan Desa Berketahanan Iklim dan Bencana, diikuti secara daring di Jakarta, Kamis. Ia lalu menyampaikan proses identifikasi risiko dan dampak iklim di wilayah desa tersebut menjadi salah satu tugas utama pendamping desa di lapangan, yang harus tersosialisasi dengan baik agar kebijakan pembangunan tidak kehilangan arah. 

 Hasnan menyampaikan pula bahwa hasil identifikasi dan analisis tersebut kemudian dapat diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Selanjutnya, semua rencana harus dibahas melalui musyawarah desa (musdes) agar kegiatan berketahanan iklim dapat dianggarkan secara resmi dalam APBDes. 

 “Apapun kegiatannya, kalau tidak dibahas di Musdes, tidak yakin itu bisa teranggarkan. Karena itu, pendamping desa harus aktif memfasilitasi tahapan Musdes,” ujarnya. Berikutnya, Hasnan menyampaikan bahwa pendamping desa juga berperan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan kegiatan serta memastikan setiap program pembangunan desa berjalan selaras dengan prinsip ketahanan iklim dan kemandirian masyarakat. 

 “Seorang TPP harus mampu memberikan fasilitasi proses perubahan perilaku dan sosial, menguatkan kapasitas individu maupun kelembagaan di desa,” ujarnya. Melalui peran tersebut, Kemendes PDT berharap desa-desa di seluruh Indonesia mampu mengintegrasikan ketahanan iklim dalam perencanaan pembangunan sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat menghadapi ancaman bencana dan perubahan cuaca ekstrem di masa depan.